Memahami “Penguasaan” Migas dari Sejarah (oleh : Prof Koesoemadinata)

Tulisan dari bapak Rovicky
disalin dari : rovicky.wordpress.com

Lepas dari persoalan interpretasi dan pemahaman istilah “dikuasi” dalam pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan migas di Indonesia ini telah berkembang lebih dari seabad yang lalu. Siapa saja yang mengelola (mencari, menemukan dan memproduksi) dan bagaimana perubahannya di dongengkan Prof (emeritus) Koesoemadinata dibawah ini.

Diskusi awal di IAGI-net terpicu oleh pernyataan dari salah satu praktisi migas membuat Pak Koesoema untuk kembali mengorek sejarah.

Awal Penguasaan Migas.
UUD-45 itu kan disusun zaman Jepang oleh para cendekiawan yang pada waktu itu cenderung sosialistis (bukan komunis) dan nasionalist. Kecenderungan ini bukan saja di Indonesia tetapi juga di Europa, bahkan di Amerika Serikat (a.l penulis Hemingway, yang ikut berjuang di Sepanyol dengan para sosialis melawan fasisme). Pancasila sendiri juga bersifat  sosialistis . Marhaenisme yang dianut bung Karno juga bersifat sosialistis yang anti kapitalisme dan anti komunisme.
Maka setelah Indonesia merdeka terutama setelah pada tahun 1958 kita kembali ke UUD-45, maka banyak perusahaan asing khususnya semua perusahaan Belanda (termasuk perkebunanan,  bahkan pabrik roti dan toko2)  dinasionalisasi apalagi dengan dalih Trikora dan terjadi exodus orang wna (WN Belanda).

Perusahaan Inggris (a.l. BPM Shell, walaupun sahamnya sebagaian saham Belanda) dan Amerika (Caltex, Stanvac) tidak ikut dinasionalisasi karena kepentingan politik untuk dukungan merebut Papua. Juga perusahaan tambang Timah di Bangka Belitung,  emas di Cikotok dan bauksit di Kijang  dan batubara di Sawahlunto dan Bukit Asam semua dinasionalisasi menjadi PN Timah, PN Aneka Tambang, PN Batubara. Jadi pada zaman itu sudah terjadi nasionalisasi sumber alam Indonesia sesuai dengan pasal 33 UUD-45. Juga pada akhir PD-II itu ada perusahaan gabungan BPM-pemerintah kolonial NIAM, juga dinasionalisasi menjadi PN Permindo yang kemudian jadi Pertamin. Jawa Barat Utara diambil alih dari BPM menjadi PN Permigan.

:-( “Wah Pakdhe, ada kepentingan politik juga ya sejak awal kemerdekaan?”

:-D “Thole dalam setiap pemerintahan selalu saja ada kecenderungan berkelompok dengan negara-negara lain yang memiliki paham yang sama untuk bergabung ‘saling menguntngkan’. Jadi saat itu ‘dipilih’ untuk merebut Papua”

Production Sharing Contract. (awal PSC)
Nah, waktu itu Ibnu Sutowo / tentara mengusai daerah minyak Sumatra Utara, yang tidak sempat diambil kembali oleh BPM/Shell dan membentuk PN Permina. Disini sebetulnya kelihaian dia, dia sadar bahwa untuk explorasi dan produksi itu memerlukan SDM, modal dan teknologi yang jelas Indonesia tidak mempunyai (ahli teknik dan ahli geologi Indonesia saja yang ada pada waktu itu bisa dihitung dengan jari, termasuk saya). Pada tahun 60-an dia menemukan konsep yang didukung seorang jenderal dari Canada yang mempunyai perusahaan minyakbumi independent Asamera, yaitu production sharing contract.

Dalam production sharing contract ini Kuasa Pertambangan tetap dipegang Permina, dan Asamera menjadi sekadar kontraktor untuk mencari dan memproduksikan minyak di suatu wilayah kerja (daerah operasi) dengan split 50-50 dan semua biaya ditanggung kontraktor, jika tidak berhasil kontraktor tidak dapat penggantian apa2. Jelas Asamera hanya bersifat kontraktor, tidak boleh invesitasi apa2, semua perlengkapan begitu sampai di Indonesia menjadi milik Permina, juga kontraktor tidak boleh menklaim cadangan yang diketemukan sebagai assetnya, 50% saja tidak. Hanya jika minyakbumi itu sudah sampai ke permukaan maka Permina akan membayar kontraktor dengan minyak (in natura) sesuai dengan splitnya.

Semua tangki2, pipa dan instalasi produksi menjadi milik Permina. Kontraktor demikian yang dibayar dengan split sebetulnya sudah biasa pada umumnya dalam bidang enhanced recovery, dimana kontraktor minta dibayar dengan suatu split dari produksi. Dalam hal ini Asamera itu adalah kontraktor yang tidak jauh  berbeda dengan Schlumberger. Dan dengan demikian pula urusan pembebasan tanah, fasilitas kantor dsb diberikan Permina.

Karena sifatnya kontraktor, maka boleh tidak berbadan hukum di luar Indonesia (tidak perlu PT). Ibnu Sutowo sudah lihat jauh kedepan dengan adanya konsep DMO, karena jelas harga minyak bumi di dalam negeri tidak bisa sama dengan harga minyak internasional, di mana contractor diwajibkan menjual hasil produksi minyaknya dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran internasional (istilahnya sekarang mensubsidi pasaran dalam negeri).

Nah itu situasinya masih sebelum G30S, Stanvac dan Caltex masih ditoleransi sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Maka muncul ekonomi yang disentralisir (adanya Badan Perancangan Negara, dengan proyek2 industriliasi, al industri baja, industri pupusi dengan bantuan Uni Soviet).

Era Migas sebagai “penggerak” pembangunan

Perkembangan produksi migas dan hasil eksplorasi (penemuan migas)

Sesudah G30S Pemerintahan Suharto sadar sangat memerlukan modal, karena Indonesia pada waktu itu tidak punya apa2 kecuali hutang ke Uni Soviet. Dalam soal migas konsep production sharing contract ini sangat dipuji karena sesuai dengan UUD-45, bahkan ditiru oleh negara lain, bahkan dilanjutkan oleh pemerintahan orde baru dengan menyerahkan seluruh KP migas kepada PN Permina dan PN Pertamin yang kemudian digabung menjadi Pertamina, dengan haknya untuk melakukan production sharing contracts dengan perusaan asing, sedangkan Shell pada waktu masih zaman bung Karno menjual seluruh assetnya (KP, isntalasi, kilang serta SPBU) di Indonesia  ke PN Permina dan sejak itu Permina memonopoli migas di Indonesia, sedangkan Caltex dan Stanvac masih ditolerir berlanjut.

:-( “Pakdhe jadi waktu itu pengusahaan migas dengan sistem PSC dipuji ya ?”

:-D “Kesadaran manusia itu berkembang. Sesuatu yang dulu dianggap bagus bisa berubah karena kesadaran dan juga karena tuntutan jaman. Tapi bukan menyalahkan masa lalu, kan ?”

Di bidang pertambangan hal di atas tidak terjadi, dan pada zaman Orla tidak terjadi “investasi” asing dalam bidang ini. Pernah ada wacana supaya ada investasi. Baru pada pemerintah Orba Departemen Pertambangan membuat konsep Kontrak Karya (contract of works) untuk pertambangan yang saya tidak begitu faham isinya dan bedanya dengan sistim konsesi (5a Contract) sebelum perang dunia ke-2 (atau zaman kolonial), tetapi pada dasarnya adalah KP bisa didapatkan oleh pihak asing asal berdomisili di Indonesia. Dalam hal ini perusahaan harus memberikan royalti kepada pemerintah (sebaliknya dengan production contractor yang  dibayar oleh Permina). Maka kontrak karya itu diberlakukan untuk PT Caltex Pacific Indonesia dan PT Stanvac Indonesia sampai berakhirnya konsesi yang didapatkan sejak zaman Belanda, Maka dengan konsep kontrak karya ini maka diundang perusahaan pertambangan asing, seperti Inco, Freeport, Alcoa dan banyak lagi, dan sebagian berhasil seperti PT Inco, PT Freeport, PT Newmont dsb. Hal ini juga terjadi dalam bidang batubara. Di lain pihak Pertamina ditugaskan untuk menjamin persedian BBM dalam negeri, bukan sekedar mencari, memproduksikan dan memasarkan BBM saja,

(Note: Gambar diatas memperlihatkan produksi meningkat ketika ada investasi)

Nah di zaman Suharto inilah terjadi secara berangsur liberalisasi dalam sistim perekonomian kita menuju ke free market economy di mana investor sangat didambakan untuk datang (zaman Sukarno tidak ada istilah investor asing, yang ada istilah imperialist kapitalist yang perlu diganyang), Pada permulaannya sistim sosialisme ini masih dipegang teguh dengan diangkatnya Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (ayahanda Prabowo) seorang sosialis (pernah ketua Partai Sosialis Indonesia yang kemudian dibubarkan Sukarno) dan lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam (seperti juga Kwik Kian Gie) sebagai menteri perekonomian, dimana pada waktu itu masa suburnya BUMN yang berbentuk PN (yang kemudian dianggap gagal karena dianggap merupakan sarang korupsi) dan masih adanya Perencanaan Ekonomi Terpusat yang disebut Bapenas. Kemudian mulailah perekonomian dikembangkan oleh yang disebut Berkeley Mafia yang sampai sekarang masih berlanjut.

:-( “Looh Pakdhe, katanya pemimpin yang sekarang merakyat kan mestinya lebih membela rakyat bukan investor kan. Lah mosok sekarang malah jadi kapitalis ?”

:-D “Hust yang sedang terjadi sekarang itu ranah politik, kalau nanti 40 tahun lagi yang kita alami sekarang hanya jadi sejarah”

Juga dalam industri migas terjadi perubahan dalam konsep PSC ini secara pelahan2, berubahnya istilah contractor menjadi operator kemudian partner dan juga terms of contractnya, ada cost recovery (menurut Pak Ong sih dari zaman Ibnu Sutowo juga sudah ada), uplift dan macam2, sehingga lebih mendekati konsesi lagi.

Prosentase penerimaan migas pada akhir Repelita V, sebenarnya sudah menurun jauh, hanya sekitar 15-17% saja dari total penerimaan APBN. Beban subsidi yg diperhitungkan dari harga keekonomian dan harga jual ke public masih belum dirasakan karena harga minyak masih relative rendah <30$/bbl.

Orde Reformasi
Tentu klimaksnya dari perubahan ini terjadi pada Reformasi dengan campur tanganya IMF, maka undang-undang Migas baru diganti, di mana Pertamina dijadikan PT dan bersifat PSC seperti perusahaan minyak asing lainnya dengan alasan regulator tidak bisa merangkap operator (padahal Pertamina itu tidak pernah jadi regulator tapi bouwheer bagi kontraktor), dan maka dibentuk BP Migas yang kemudian oleh MK dibubarkan tapi tetep bandel dan menjelma jadi SKK Migas
Nah pada zaman Reformasi ini UUD-45 banyak diamandemen, tapi dari segi politik saja, bahkan sebetulnya sudah jauh berbeda dengan UUD-45 yang aseli, tetapi UUD-45 itu dianggap sakral, tidak ada seorang politisi atau negarawanpun yang berani merombaknya total menjadi konstitusi baru.

Nah soal Pasal 33 itu yang tidak sempat dirobah, bahkan mungkin tidak perlu dirubah, tetapi penafsiran yang dilakukan MK-ini masih mengikuti jiwa dari UUD-45 sebagaimana dicetuskan para founding fathers ini yang didasarkan Pancasila yang mengandung unsur sosialisme, antara lain hal yang menyangkut hajat orang banyak. Masalahnya adalah soal istilah ‘dikuasai negara‘, apakah bisa dikuasakan lagi pada orang lain selain BUMN?

Sekarang ini NKRI sudah menganut freemarket economy atau liberal capitalism, di mana BUMN itu diharamkan dan harus diprivatisasi. Semua para ahli ekonomi kita sudah menganut liberal capitalism. Juga RRC sudah memadukan dengan komunisme menjadi State Capitalism.

Itulah sedikit ulasan mengenai sejarah dari Pak Koesoema. Kita memang melihat masa lalu tidak untuk menyalahkan tetapi untuk memahami masa kini. Semoga kita bisa mengerti dan dapat “belajar” dari masa lalu, bukan menyalahkan masa lalu.

Read more »

Posted in: blok migas , edukasi , kontrak blok migas , pengetahuan migas , study

Index Salary Meet Market P50

Question: Apakah yang dimaksud tentang index salary, Meet Market P50? yang mana hal tersebut biasanya digunakan perusahaan / konsultan untuk menilai apakah salary kita under market atau above market. Mohon pencerahan-nya?

ilustrasi index salary

• Answer1: Yang biasa memakai index salary seperti itu adalah HAY Consultant, yang mempunyai data survey untuk perusahaan-perusahaan di local (Indonesia) maupun International. Perusahaan-perusahaan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya, misalnya Petrochemical, Steel, Pharmaceutical, dsb. dan kemudian dikelompokkan lagi dengan besarnya perusahaan dalam arti jumlah produksinya, nilai produksinya dan juga jumlah karyawannya (artinya dibuat sedemikian sehingga perusahaan-perusahaan yang dalam satu kelompok dapat disejajarkan / dibandingkan). Dari waktu ke waktu, jika kita ikut program HAY, maka kita di update dengan data terbaru, yang biasanya disajikan dalam bentuk grafik, dalam satu kuadran, mulai dari Nol sampai 90.
  Nah, untuk setiap jabatan / posisi (sesuai workl load & responsibility / accountability nya) ada grafiknya masing-masing. Biasanya yang diambil patokan oleh perusahaan ialah Mid market di level P50 (artinya rata-rata dari perusahaan yang didata salary range nya ada di sekitar itu). Jadi, jika yang diambil adalah Mid market P65, artinya salary index yang dipakai adalah di atas rata-rata dari perusahaan sejenis, jadi dapat dibilang sebagai sesuatu patokan yang baik. Kebijakan perusahaan kadang-kadang memilih P80, misalnya untuk menghargai karyawan yang pekerjaannya spesifik dan juga untuk mencegah agar tidak mudah dibajak perusahaan lain. Tetapi, ada juga yang memilih tetap di sekitar P40 untuk semua jabatan, mengingat pasar setempat dan juga kemampuan perusahaan yang tidak mendukung jika dinaikkan ke P50.

• Answer2: Pada dasarnya istilah Meet Market P65, biasanya dikenal dalam compensation & benefit program secara umum dan secara specific digunakan sebagai reference bagi kebijakan remunerasi sebuah organisasi perusahaan dalam membandingkan remuneration policy mereka dibandingkan dengan market.
  Istilah ini tidak hanya digunakan oleh Hay, akan tetapi digunakan oleh semua salary survey institution dan C&B specialist dari organisasi perusahaan untuk menentukan kebijakan Total Remuneration nya ataupun total cash nya.
  Jadi kalau ada pernyataan bahwa company akan bermain dengan P65, artinya secara remuneration system di organisasi perusahaan tsb. akan secara rata-rata berada di range 65% dari market survey.
  Atau bila anda membagi sebuah graph salary survey dari semua perusahaan migas di Indonesia (misalnya jumlahnya 20 perusahaan) menjadi 4 bagian, ada yang disebut lower quartile yang 25% dan ada median yang 50% dan ada upper quartile yang 75%, maka perusahaan anda adalah 1 dibandingkan 19 perusahaan migas lainnya dan berada P65yang artinya salary rata pekerjanya berada diantara median atau mid point ke upper quartile.Demikian kira2 kebijakan yang diambil oleh organisasi perusahaan terhadap rata-rata salary market yang ada.

sumber: diskusi migas-indonesia (dengan redaksi yang disesuaikan)

Read more »

Posted in: benefit , edukasi , kajian , opini , salary , study , Upah

Catatan Kelemahan Peraturan Perundang2-an terkait berakhirnya kontrak Blok Migas

Berikut ini beberapa catatan kelemahan peraturan perundang undangan tentang berakhirnya kontrak blok migas:

• UU No 22 tahun 2003 tentang Migas hanya mengatur kapan KKKS incumbent dapat mengajukan perpanjangan kontrak blok Migas dan KKKS lainnya dapat mengajukan penawaran pengelolaan Blok Migas yang akan habis masa kontraknya yaitu dimulai sejak 10 tahun sebelum berakhirnya kontrak blok Migas. Namun UU No.22 tahun 2003 belum mengatur kapan selambat-lambatnya Pemerintah akan memutuskan siapa pihak yang ditentukan mengelola blok Migas yang berakhir masa kontraknya tsb. Preseden buruk terjadi pada blok West Madura Offshore (WMO) yang sebelumnya dikelola oleh KKKS Kodeco yang pada akhirnya digantikan oleh Pertamina Hulu Energi dimana Pemerintah baru membuat keputusan sekitar 1 minggu menjelang berakhirnya kontrak.
• PSC Contract belum mengatur mekanisme peralihan atas suatu blok Migas yang habis masa kontraknya
• Akibat tidak diaturnya masa peralihan pada blok Migas yang berakhir masa kontraknya, maka KKKS bersikeras agar posisi/status KKKS sebagai operator pada suatu blok Migas dihormati hingga berakhirnya masa kontrak.
• Selanjutnya akan berakibat pada tepat pada saat kontrak berakhir Pemerintah akan kesulitan mengelola Blok Migas tsb, karena belum jelas siapa yang mengelola blok Migas tsb.
• Akibat berikutnya, Pemerintah akan terpaksa/dipaksa mengatur masa peralihan diluar masa kontrak yang ada.
• Belum diatur secara jelas bagaimana status kepegawaian dari pekerja pada blok MIGAS yang habis masa kontraknya.
• Mengingat PP 35 th 2004 tentang Kegiatan usaha Hulu Migas, dinyatakan bahwa suatu KKKS hanya boleh beroperasi pada satu blok MIGAS saja, maka apakah dengan berakhirnya kontrak blok Migas KKKS maka KKKS tersebut dikatagorikan diliquidasi?
• Apakah dengan berakhirnya kontrak blok Migas kontrak kepegawaian pekerja dengan KKKS serta merta berakhir pula?
• Apakah KKKS yang masa kontraknya berakhir pada suatu blok MIGAS memiliki hak/kewenangan untuk membawa seluruh pekerja ke blok Migas lainnya?
• Pada PTK SKK Migas belum diatur secara jelas bagaimana mekanisme peng-anggaran pembayaran pesangon bagi pekerja pada blok Migas yang habis masa kontraknya, apakah dianggarkan sejak beberapa tahun sebelum berakhirnya kontrak melalui WP&B atau hanya dianggarkan pada tahun terakhir berakhirnya kontrak.
• Belum diaturnya secara jelas mekanisme peng-anggaran à Funding pesangon pekerja jika kontrak blok Migas berakhir, hal ini dalam rangka memberikan rasa aman kepada pekerja bahwa dana pesangon sudah disiapkan/dicadangkan.
• Pada UU No.13 tahun 2003, belum diatur secara jelas bagaimana kompensasi pesangon bagi pekerja pada blok Migas yang habis masa kontraknya yang ada hanyalah untuk kasus-kasus bangkrut dan likuidasi.

Read more »

Posted in: blok migas , edukasi , kajian , kontrak blok migas , opini , peraturan , study

(SDM) RI Kekurangan Tenaga Perminyakan??

sumber : http://www.migas-indonesia.com

Cadangan dan produksi minyak nasional saat ini semakin turun. Bukan hanya karena dana, namun minimnya pekerja di industri migas dalam negeri juga jadi hambatan tersendiri.

Pembahasan oleh : Administrator Milis Migas Indonesia

Migas indonesia,
Tampaknya isue negara RI kekurangan SDM perminyakan sudah mempengaruhi produksi Migas nasional.
Ini komentar pak Rudi Rubiandini (Kepala SKKMIGAS) saya posting kan...

Jakarta - Cadangan dan produksi minyak nasional saat ini semakin turun. Bukan hanya karena dana, namun minimnya pekerja di industri migas dalam negeri juga jadi hambatan tersendiri.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini mengatakan, satu-satunya kunci untuk meningkatkan produksi migas adalah dengan mencari sumur baru lewat pengeboran.

"Kalau tidak mengebor tidak ada minyak, sedikit ngebor sedikit pula minyak yang didapat, banyak ngebor makin banyak minyak yang didapat, makanya tahun ini kami tetapkan sebagai tahun pengeboran," ujar Rudi ketika berkunjung ke Kantor Trans Corp, Jakarta, seperti dikutip Selasa (23/4/2013).

Namun dari program 1.200 pengeboran sumur eksploitasi dan 250 sumur ekplorasi migas, yang bisa direalisasikan masih sangat sedikit sekali.

"Masalahnya, kita kekurangan rig (alat bor minyak dan gas bumi), saya bilang ke Dirut Pertamina Ibu Karen, tolong ditambah rig-nya. Sekarang sudah ada rig-nya masalah lagi, yang mengerjakan siapa? Karena kita kekurangan orang di industri migas," ujar Rudi.

Kekurangan pekerja di industri migas ini bukan karena Indonesia minim sarjana perminyakan dan lainnya, tapi karena tengaa perminyakan Indonesia banyak bekerja di perusahaan migas asing.

"Tenaga-tenaga mereka sangat diburu industri migas di luar negeri, mereka dibayar US$ 1.500-US$ 2.500 per hari (sekitar Rp 23 juta), jika mereka bekerja di dalam negeri atau bahkan ke Pertamina, mereka pasti mikir-mikir lagi," ungkap Rudi.

Rudi sempat menyinggung juga soal wacana gaji pegawai SKK Migas (dulu BP Migas) yang rencananya akan disamakan dengan PNS. Jika ini terjadi, maka tidak akan ada yang mau menjadi pegawai SKK Migas.

"Kalau itu terjadi, tidak perlu Mahakamah Konstitusi yang membubarkan, disamakan gajinya saja dengan PNS besok BP Migas bubar, ya karena mereka-mereka yang bekerja di BP Migas orang yang sangat diburu juga perusahaan-perusahaan minyak baik di dalam maupun di luar negeri," tandasnya.

Rista Rama Dhany - detikFinance

Tanggapan 1 - aank71

Tenaga perminyakan ini jurusan apa saja pak?

Tanggapan 2 - Elwin Rachmat

Isu yang menarik Pak Herry.
Sulit, namun bukan tidak ada alternatifnya. Sangat tergantung lagi lagi political will.

Kita harus memperbanyak pendidikan dan pelatihan keteknikan yang dibutuhkan sektor migas. Walaupun memerlukan waktu untuk mengecap hasilnya, namun hasil yang akan diperoleh dapat diandalkan kesinambungannya.

Penghargaan pada para profesional migas memang harus ditingkatkan terus sesuai dengan kompetisi dengan negara lain. Membayar expat bukan solusi alternatif untuk mengatasi kekurangan SDM apalagi brain drain.

Alternatif lainnya adalah memperpanjang usia pekerja lebih dari 58 tahun seperti yang berlaku sekarang. Perawatan kesehatan yang diberikan pada pekerja migas ada baiknya dievaluasi hingga sampai usia berapa pekerja migas diharapkan masih produktif. Usia expatriat yang dibayar mahal jauh melebihi batas usia pekerja migas kita. Perawatan kesehatan expatriat dibayar melelaui cost recovery untuk mutu internasional, sedangkan pekerja nasional hanya menerima mutu perawatan lokal.

Terlihat disini bahwa selama ini pekerja migas kita dihargai jauh lebih rendah dari pada para ekspatriat yang belum tentu memiliki kinerja dan produktifitas berlebih. Kapankah pekerja kita dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri?

Tanggapan 3 - puluh.rianto

Bikin pendidikan dan latihan tenaga perminyakan dengan ikatan dinas 10-15 thn.
Setelah itu terserah kpd ybs utk stay, atau kpd perusahaan utk mempertahankannya.

Tanggapan 4 -boorham.rifai@yahoo.com

Borderless artinya sebenarnya tidak ada batasan antara expat dan lokal, murni keseimbangan antara kompetensi, kebutuhan dan how low can you go. Apalagi dari sisi yg punya uang, pastinya tdk peduli expat atau lokal yg penting jobs done. Logikanya expat akan sulit masuk ke Indonesia karena harus bersaing dgn tenaga lokal. Tapi sepertinya di sini yg punya uang lebih suka menyewa expat yg mahal daripada orang lokal walaupun misalnya orang lokal ikhlas dihargain cuma 1/2 harga expat dengan kompetensi yg sama. Mgkn rumor tentang rate maksimum bagi orang lokal dan rate minimum bagi expat itu ada benarnya. CMIIW.

Tanggapan 5 - zulkiflitaher

Apakah benar RI kekurangan tenaga Perminyakan?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu juga kita bertanya apakah hal ini esensial bagi Indonesia untuk survive dalam mengelola kekayaan sumber daya migas ini?

Kalau kita mau lihat Negara Negara yang kaya dengan sumber daya migas, banyak Negara Negara di Timteng misalnya yang gak punya tenaga perminyakan, tapi bisa berhasil dalam mengelola sumber daya migas mereka. Banyak Negara yang gak punya tenaga perminyakan tapi sukses memenuhi atau malah melampaui target pendapatan Negara mereka. Bagi mereka tidak esensial masalah punya atau tidak punya tenaga perminyakan. Tapi dengan menghargai tinggi tenaga perminyakan, mereka bisa mendapatkan tenaga tenaga handal berpengalaman dari seluruh mata angina.

Jadi, menurut saya tidak benar bahwa RI kekurangan tenaga perminyakan. Tapi yang terjadi adalah RI tidak menghargai tenaga perminyakan seperti banyak Negara lain melakukanya. Masih ingat kan diskusi kita tentang SBY yang menyindir Jokowi yang menaikan UMR....?

Tanggapan 6 - Roviky Dwi P

Kalau menurutku sakjane gajinya orang minyak termasuk SKKMIGAS itu sudah pas dan sesuai, yang lain aja kekecilan. Maksude, gaji orang Indonesia semua harus dinaikkan, biarkan saja harga naik semua malah bagus .... supaya kalau kita ke LN juga bisa belanja :-) walaupun inflasi selalu ngikut sepanjang tahun, layaknya entrophy.

Btw, Pak Rudy sepertinya menggunakan fenomena kelangkaan Drilling Engineer (DE) di Indonesia. Salah satu yg kita lihat saat ini adalah sedikitnya DRILLING RIG yang ada di indonesia, tentunya target drilling juga tidak akan tercapai, ujungnya produksi semakin termehek-mehek mengejar target.

Kelangkaan DE ini bukan hanya sekedar karena Rignya ga ada didunia ini, tetapi orang yang mencari drilling rignya pun ngga ada, alias ngga ada DE di Indonesia. Tentu saja DEnya mencarikan rig bagi perusahaannya masing2. Siapa yang punya DE ya mereka yang dapat mencari rig. This is not lack of drilling rig, but lack of drilling engineer.

Jadi kalau emang DE sedang naik daun, ya sudah nggaji DEnya saja yg dinaikkan dengan term of condition sama spt di LN. (shorterm contract, daily rates). cara hitugnya ya seperti yg saya tuliskan bulan lalu disini http://wp.me/p1bJX-et . Jangan dihitung sehari 2500$ utk kerja setahun dikalikan 360 kali !

Lah kok kemudian dibawah-bawa soal kelangkaan Pekerja Migas itu tentunya melebar ke hal lain. Ntah siapa yang melebarkan, Pak Rudi atau wartawan, supaya lebih seru.

Hal yang mirip adalah melihat issue potensi minyak di Indonesia. Apakah memang minyaknya ngga ada atau memang tidak ada geologist yang berusaha serius untuk mencarinya ? Lack of prospect or lack of geologist idea ?

Tanggapan 7 - uripsdm

Rekans MI, Mari kita analisis.

Dengan keyworsd : SDM, Tenaga Kerja, Migas

KEPENTINGAN : Negara, Masyarakat, Pekerja Migas Negara ingin berdaulat atas penguasaan Sumber Daya Migas hingga pengolahan dan pengelolaannya. Masyarakat merupakan konsumen yg ingin menikmati hasil tambang Migas yg juga berhak sebagai warga NKRI, misal dg harga bbm murah. Pekerja Migas ingin memiliki pendapatan setinggi-tingginya.

SUPPLY DEMAND:
Demand bbm domestik membuat tekanan Supply bbm yg memicu peningkatan produksi.

PRODUKSI:
Produksi bbm Dalam Negeri yg terdorong naik, memicu investasi yg menuntut kapital, teknologi dan kebutuhan Tenaga Kerja.

KOMPETENSI:

Kualitas SDM nasional sdh mampu untuk eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan hingga distribusi ke seluruh pelosok NKRI.

PROBLEM:
Kecepatan Demand yg tidak diimbangi Supply. Tuntutan peningkatan produksi yg tidak diimbangi Kuantitas SDM yg kompeten.

ALTERNATIF SOLUSI:
Melalui investasi di dunia pendidikan, tingkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Vokasional, dibiayai oleh revenur hasil penjualan migas iru sendiri melalui beasiswa ikatan dinas dihidupkan lagi untuk teknisi sd engineer migas. Siswa/mahasiswa bisa sambil magang, alumni langsung bekerja di bidangnya. Para senior yg sdh melanglang buana dan industri migas dijadikan fasilitator/pengajar/mentornya.

Terakhir, Niat ikhlas belajar dan berkarya untuk NKRI..!!

Tanggapan 8 - puluh.rianto@gmail.com

Dg kondisi saat ini yg sudah boirderless, selama demand tenaga perminyakan di luar negri jauh lebih besar daya tariknya atas suply yg dihasilkan didalam negri, brain drain akan terus terjadi.

Tdk cukup dengan peningkatan supply melalui pendidikan, tapi program2 retention di dalam negri harus dilakukan. Perlu Regulasi2 baru dibidang ketenagakerjaan migas yg membuat orang secara rasional lebih memilih bekerja di sini. Efeknya: proses produksi berjalan dg dukungan tenaga kerja migas yg mencukupi, dan produksi migas juga akan meningkat.

Tanggapan 9 - uripsdm@yahoo.com

Coba rekans semua baca komentar yang muncul, yg terbaca adalah:

1. Membandingkan gaji dg expat. Ini pasti ditulis dg semangat pekerja.
2. Menghitung fasilitas tunjangan dan sejenisnya, misal medical benefit. Ini pasti ditulis dg semangat pekerja.
3. Mendiskreditkan kondisi ketenagakerjaan domestik, dan terjadilah brain drain ke LN. Ini pasti ditulis dg semangat pekerja.

Itu tidak salah. Saya sdh menuliskannya di bawah sub judul "KEPENTINGAN", dengan peran sebagai "pekerja" Migas, yg kebanyakan pekerja mau pendapatan setinggi tingginya. Dan keinginan ini tidak ada rem nya. Oleh karena itu, saya tutup dg kalimat "niat ikhlas belajar dan berkarya untuk NKRI".

D sisi lain, ada KEPENTINGAN masyarakat, yg krn perannya tidak berkesempatan memdaftar masuk sbg pekerja Migas, krn misalnya ybs hanyalah seorang tukang kayu, atau petani di pelosok gunung, atau nelayan di sebarang lautan. Namun semua kita berhak untuk menikmati hasil bumi yg adalah kekayaan milik bangsa dan NKRI. Jangan salahkan mereka, kalau menjerit di tengah lautan krn solar langka lagi selangit harganya. Mereka gambaran dari Kepentingan Masyarakat yg ingin nikmat dari hasil bumi NKRI.

Bayangkan, kalau semua pekerja Migas adalah murni bangsa Kita, maka tak seorangpun mengatakan "koq expat itu...dst ..dst".

Bayangkan kalau SDM NKRI yg berkarya, apapun hasilnya, maka nelayan itu bersorak gembira, dan sabar menanti solar penuh pengertian,menunggu menghampirinya demi perahu motor kecilnya bisa melaut lagi.

Ketika semua hasil produksi itu, berupa limpahan rejeki dialokasikan dg secara adil kpd siswa, mahasiswa, pekerja, dan stakeholders lainnya berupa kenikmatan naiknya tingkat ekonomi dan kesejahteraan pribadi, maka NKRI ini akan menjadi Negara Adidaya!!

Mari bersatu, berbakti demi NKRI !!!
Merdeka SDM Indonesia !!!

Tanggapan 10 - puluh.rianto

Memang paling tidak ada 4 kepentingan pak:

1. Kepentingan usaha/industripengusaha yg memikirkan ya pengusahanya.
2. Kepentingan pekerja yg memikirkan ya pekerjanya sendiri
3. Kepentingan negara/pemerintah/juga masyarakat, ya yang memikirkan pemerintah yg sedang berwenang dan memegang mandat.
4. Kepentingan rakyat, yg memikirkan rakyat lewat wakil2nya di DPR dan komisi yg membidangi energi migas.

Milis ini mayoritas membernya pekerja, jadi wajar saja kalo semangat tanggapannya lebih banyak dari sisi pekerja.

Terbuka ruang yang sama untuk tanggapan dari sisi pengusaha dan pemerintah, dan (wakil) rakyat. Masing2 punya peranan.

Kalo pekerja diminta ikut memikirkan dari sisi kepentingan pemerintah atau yg lain, trus kerjaannya sendiri gimana? dst dst...

Bukannya nggak mau atau berpikir sektoral, tapi partisipasi pekerja ke pemerintah dan masyarakat sudah diwujudkan/diwakili dalam bentuk PAJAK.

Masing2 punya peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yg dilakoninya...


Tanggapan 11 - Wahyu Affandi

...jika sdh sampai ke situasi "kekurangan SDM perminyakan",maka sdh saatnya ESDM, SKK Migas mendorong para HRD Migas, sbb:

usia kerja: review kembali utk menaikkan batas usia (kini 58 tahun ?), dgn kondisi fit akan ditentukan oleh MCU (medical check up) dan utk posisi tertentu,misal: advisor, specialist

salary: susun jenis salary utk bangsa Indonesia yg mmpunyai skills +experiences, misalnya sebutlah sbg "Asia Expat", mulai dgn rate "setengah, tiga per-empat, atau sama" dgn sang expat asli...jangan menunggu sikon 'brain-drain' (kata isu, event "Pulang Kampung di Dubai akhir Maret 2013" juga tdk menggembirakan...artinya kagak dipercaya) iklan loker: mulailah para HRD/Agen utk mencantumkan 'salary range' , yg sekarang hanya ada di loker luar negeri

job slot: buatlah job slot baru (maaf krn sy di bidang HSE),misal HSE Coach, Environmental Coach, Waste Management Expert, HSE General Promotion, dst. Maka,sikon dunia usaha Migas akan menggeliat,krn saya melihat bhw banyak rekan yg masih sehat gagah hrs berhenti,gara2 batasan umur,dan para yunior akan belajar dari kehadiran sang super senior tsb.

Salam, semoga niat baik akan mampu menolong bangsa sendiri.

Tanggapan 12 - J.S. Sibagariang

Yth. Rekan Migas,

Sharing dari pengalaman saya: Jika kita bicara ttg gaji tinggi (dinaikkan) yang ditawarkan di Oil Company di Indonesia untuk menjawab kebutuhan Tenaga Perminyakan di Indonesia, bukan menjadi *jaminan* bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Pegawai tsb adalah bagus & menguntungkan bagi Perusahaan atau Negara.

Contohnya ditempat sister company kami PSC eksplorasi di Indonesia, ada Pegawai (lokal) kantoran yang digaji sangat tinggi (katakanlah >$1,000 x 22 hari kerja + tanggungan2 lain) tetapi setelah dicek-cek dengan adanya pergantian manajemen, pekerjaannya tsb tidak dapat dikatakan bagus atau sesuai dengan kebutuhan Perusahaan atau dengan kata lain merugikan perusahaan.

Jadi jika bicara ttg gaji (uang) yang ditawarkan, tidak menjadi tolak ukur mendapatkan kualitas SDM yang pas (kalau untuk memenuhi kuota/jumlah SDM mungkin bisa/iya).

Menurut saya, semangat kebangsaan dan membangun bangsa ini menjadi lebih baik adalah salah satu jawaban untuk perusahaan migas Indonesia/Negara mendapatkan kualitas SDM lokal.

*"ilmu bisa digali, uang bisa dicari, tapi hati & pikiran manusia siapa yang tau..."* :)

Tanggapan 13 - "Amal Ashardian"

Statement yang menarik.
Saya kira statement menguntungkan bagi perusahaan atau Negara perlu lebih diperjelas.

Saya kira personal yang telah digaji 1000USD/day itu memiliki pertimbangan yang jauh lebih dalam daripada sekedar uang. Daripada sekedar menyenangkan pimpinannya, dia berpikir misalnya keselamatan orang dan alam lingkungan.

Karena bekerja tidak hanya demi keuntungan uang semata tetapi juga wajib mempertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Saya juga sering menjumpai, karena demi uang atau takut dipecat atau demi menyenangkan boss, seseorang rela melacurkan diri/ melacurkan keahliannya/ke-engineer-anya.

Read more »

Posted in: diskusi , edukasi , kajian , opini , SDM , study

Perjalanan dari Rumah ke Lapangan Apakah Termasuk Waktu Kerja

Sebagai bahan pengaya wawasan kita terhadap beberapa opini terkait dengan perjalanan dinas, berikut ini di kutipkan diskusi yang ada di portal migas-indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah kita.

sumber: http://www.migas-indonesia.com/

Di KEPMEN 234 TH 2003 pada Pasal 5 ayat 3 berisi kutipan: “Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari tempat tinggal yang diakui oleh Perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja apabila perjalanan memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.“

Bagaimana ayat ini sebenarnya dijelaskan/diartikan?

Pembahasan - Groove Cameron

Dear Rekan2

Di KEPMEN 234 TH 2003 pada Pasal 5 ayat 3 berisi kutipan: “Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari tempat tinggal yang diakui oleh Perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja apabila perjalanan memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.“

Bagaimana ayat ini sebenarnya dijelaskan/diartikan?

Apakah ada perjalanan yg memerlukan waktu selama 24 jam di wilayah indonesia (dimana kepmen ini berlaku)?

Menurut pendapat saya yang buta hukum, dan mencoba mencari jawaban melalui internet, bisa jadi pasal 5 ayat 3 diatas, sebenarnya diambil sebagai rangkuman dari 5 CFR Ch. I (1–1–03 Edition), § 551.422 Time spent traveling. Yang isi nya sbb: “(b) An employee who travels from home before the regular workday begins and returns home at the end of the workday is engaged in normal ‘‘home to work’’ travel; such travel is not hours of work.

When an employee travels directly from home to a temporary duty location outside the limits of his or her official duty station, the time the employee would have spent in normal home to work travel shall be deducted from hours of work as specified in paragraphs (a)(2) and (a)(3) of this section.”

Jadi menurut hemat saya, Pasal 5 ayat 3, dari KEPMEN tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa bagi karyawan yg melakukan bepergian ke tempat kerja yg bukan official home base nya dan harus menginap semalam atau lebih, maka perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja nya adalah termasuk waktu kerja. Demikianlah pendapat saya terhadap KEPMEN pasal 5 ayat 3

Bagaimana pendapat rekan2 yang lain.

Tanggapan 1 - Agus Supriyadi

Dear rekan-rekan
Semoga sehat dan bahagia selalu

Dari diskusi yang pernah saya ikuti, yang dimaksud perjalanan dari rumah ke tempat kerja tersebut bukan dihitung sebagai waktu kerja untuk kemudian mendapatkan upah atau remunerasi, melainkan waktu kerja yang diperhitungkan untuk jaminan asuransi bagi si karyawan.

Artinya jika dalam rangka tugas kerja terjadi hal-hal yg masuk dalam klausal asuransi meski diluar area kerja tetap dapat claim.

Semoga bermanfaat

Tanggapan 2 - Dirman Artib

Share saja.
Kalau dalam  kontrak saya, memang disebutkan istilah khusus waktu perjalanan (traveling time), jadi perjalanan lewat udara dari rumah ke airport pakai taxi, dan dari airport Soekarno-Hatta ke airport Dubai/Abudhabi/Doha, lalu lanjut ke airport Muscat, lalu lanjut lagi ke airport kecil di Gurun Oman disebutkan sebaga "traveling time".

Secara komersial traveling time itu dibayar. Dan dari sisi asuransi, jika terjadi kecelakaan maka berhak mendapatkan pertanggungan, ya kalau meninggal pertanggungan tentu untuk ahli waris.

Btw.
Sebaiknya keluarga diberi awareness tentang pertanggungan asuransi ini, kemana dan bagaimana cara meng-klaim-nya jika memang keadaan yg tak dikehendaki terjadi. Terutama bagi yg menandatangani kontrak dgn perusahaan yg terdaftar di LN, dan tentu saja bukan  teritorial Republik Indonesia, dimana Bang Poltak sebagai kuasa hukum tak lagi kompeten utk memberikan advokasi.

Tanggapan 3 - Hari Subono

Menurut saya dengan membandingkan aplikasinya di perusahaan di luar Indonesia maksudnya adalah apabila "home town" pekerja tersebut untuk mencapainya membutuhkan waktu 24 jam atau lebih ketika cuti maka perjalanannya tersebut tidak dihitung hari cuti (dianggap hari kerja) begitu juga dengan perjalanan balik dari cutinya.
Aplikasinya seperti itu kalo di luar sini dan saya kira demikian juga dengan di Indonesia.

Semoga bermanfaat.

Tanggapan 4 - Dirman Artib

Kayaknya perjalanan ke Tangguh Irian memerlukan waktu yg sama dgn perjalanan ke Doha.
Jadi bagi yg bekerja di Tangguh utk BP memerlukan effort yg sama dgn kawan-kawan yg akan kembali "on" di Qatar Petroleum (QP) setelah 2 minggu "off".

Read more »

Posted in: benefit , kajian , opini , peraturan , study , tugas dinas

Diskusi Blok Mahakam 2017

Diskusi blok mahakam 2017 from alarif-aholic

Read more »

Posted in: blok migas , edukasi , kajian , kontrak blok migas , study

Slide Presentasi Analisa Proposal kenaikan GI 1 kali setahun

Menanggapi proposal dari manajemen pada akhir 2011 tentang sistem pengupahan baru, SPNTI melakukan analisa terkait dengan proposal dari manajemen tersebut.
Analisanya dapat di lihat pada slide presentasi berikut

Studi perundingan GI 1 kali setahun from alarif-aholic

Read more »

Posted in: benefit , kesejahteraan , keuangan , salary , SPNTI , study , Upah