Slide Presentasi Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan Pajak PPh 21

Slide berikut ini memberikan penjelasan tentang pedoman teknis tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21, silahkan di simak.

Slide presentasi PPh pasal 21 from alarif-aholic
 

Read more »

Posted in: edukasi , NPWP , peraturan , PPh21 , salary , Upah

BPJS kesehatan

Apa itu BPS?
BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS kesehatan merupakan transformasi dari Askes, sedangkan BPJS ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek.
BPJS dibentuk berlandaskan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan mulai beroperasional pada tanggal 1 Januari 2014.

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan : 3 asas dan 9 prinsip.
3 Asas tersebut terdiri dari

• a). Asas Kemanusiaan 
• b). Asas Manfaat dan 
• c). Asas Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Sedangkan 9 Prinsip yang terdiri dari

• a). Prinsip Kegotongroyongan, 
• b). Prinsip Nirlaba, 
• c). Prinsip Keterbukaan, 
• d). Prinsip Kehati – hatian, 
• e). Prinsip Akuntabilitas, 
• f). Prinsip Portabilitas, 
• g). Prinsip Kepesertaan bersifat wajib, 
• h). Prinsip Dana Amanat dan 
• i). Prinsip Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar – besar kepentingan peserta.

Berdasarkan undang undang yang ada, setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS termasuk orang asing yang telah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia.
Target paling lambat seluruh penduduk Indonesia sudah harus menjadi peserta BPJS kesehatan adalah Januari 2019.

Apa dampaknya terhadap pekerja yang selama ini fasilitas kesehatannya di jamin oleh perusahaan atau asuransi?
Karena kepesertaan BPJS kesehatan ini bersifat wajib, maka setiap penduduk Indonesia tanpa terkecuali tetap wajib menjadi peserta BPJS kesehatan meskipun sudah memiliki jaminan kesehatan lain.

Tahap kepesertaan
Dimulai tahun 2014, seluruh anggota TNI, Polri, PNS, pekerja BUMN beserta keluarganya sudah harus menjadi peserta BPJS kesehatan.
Kemudian disusul pekerja dari perusahaan swasta, selambat-lambatnya pertengahan 2015 sudah harus menjadi peserta BPJS kesehatan.

Iuran
Iuran BPJS kesehatan untuk pekerja di perusahaan diklasifikasikan berdasarkan upah yang di laporkan. Besaran iuran per bulannya adalah maksimal 5% dari dua kali PTKP dengan satu anak (~ 5% * Rp. 4,725,000).
Komposisi pembayarannya adalah 4% di tanggung perusahaan, sedangkan 1% ditanggung pekerja.

Manfaat
Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Dan manfaat non medis berupa akomodasi yang dibedakan berdasarkan skala besaran iuran.
Untuk pekerja dengan iuran 1,5 ~ 2 kali PTKP mendapat fasilitas akomodasi ruang perawatan kelas I.
*catatan: Setiap pemeriksaan kesehatan, peserta harus melalui prosedur yang ditetapkan. Yaitu harus melewati strata 1 dulu (Puskesmas, klinik pratama), baru bisa di rujuk ke strata 2 (klinik spesialis), dan seterusnya,... (ini yang bakalan jadi resistensi)

COB (Coordination of Benefit)
Yaitu dimungkinnya untuk memperoleh manfaat berlapis, dengan kerjasama antara BPJS kesehatan dan penyelenggara asuransi komersial dengan peserta BPJS. Sebagai contoh peserta BPJS kesehatan seharusnya haknya adalah rawat inap ruang kelas II, namun ingin upgrade ke ruang kelas I. Nah selisih biaya ini yang akan di tanggung oleh asuransi komersial dengan bekerjasama dengan BPJS kesehatan.

Tantangan bagi pekerja TEPI
Selama ini jaminan kesehatan pekerja dan keluarganya di kelola oleh divisi MED, bagaimanakah arah kebijakan jaminan kesehatan kedepannya setelah di berlakukannya BPJS kesehatan ini???

Peluang
Dengan dimungkinnnya COB, perusahaan dapat memilih penyelenggara asuransi komersial yang menawarkan paket kesehatan yang sama dengan fasilitas pekerja saat ini, dengan tambahan fitur investasi (semacam unit link) sehingga pada saat pensiun nanti pekerja tidak perlu membayar iuran bulanan lagi.

Kelemahan
Karena asuransi komersial pada dasarnya adalah bisnis, bagaimanakah kualitas pelayanannya kelak?

Read more »

Posted in: benefit , BPJS , kesehatan , kesejahteraan , peraturan

Catatan Kelemahan Peraturan Perundang2-an terkait berakhirnya kontrak Blok Migas

Berikut ini beberapa catatan kelemahan peraturan perundang undangan tentang berakhirnya kontrak blok migas:

• UU No 22 tahun 2003 tentang Migas hanya mengatur kapan KKKS incumbent dapat mengajukan perpanjangan kontrak blok Migas dan KKKS lainnya dapat mengajukan penawaran pengelolaan Blok Migas yang akan habis masa kontraknya yaitu dimulai sejak 10 tahun sebelum berakhirnya kontrak blok Migas. Namun UU No.22 tahun 2003 belum mengatur kapan selambat-lambatnya Pemerintah akan memutuskan siapa pihak yang ditentukan mengelola blok Migas yang berakhir masa kontraknya tsb. Preseden buruk terjadi pada blok West Madura Offshore (WMO) yang sebelumnya dikelola oleh KKKS Kodeco yang pada akhirnya digantikan oleh Pertamina Hulu Energi dimana Pemerintah baru membuat keputusan sekitar 1 minggu menjelang berakhirnya kontrak.
• PSC Contract belum mengatur mekanisme peralihan atas suatu blok Migas yang habis masa kontraknya
• Akibat tidak diaturnya masa peralihan pada blok Migas yang berakhir masa kontraknya, maka KKKS bersikeras agar posisi/status KKKS sebagai operator pada suatu blok Migas dihormati hingga berakhirnya masa kontrak.
• Selanjutnya akan berakibat pada tepat pada saat kontrak berakhir Pemerintah akan kesulitan mengelola Blok Migas tsb, karena belum jelas siapa yang mengelola blok Migas tsb.
• Akibat berikutnya, Pemerintah akan terpaksa/dipaksa mengatur masa peralihan diluar masa kontrak yang ada.
• Belum diatur secara jelas bagaimana status kepegawaian dari pekerja pada blok MIGAS yang habis masa kontraknya.
• Mengingat PP 35 th 2004 tentang Kegiatan usaha Hulu Migas, dinyatakan bahwa suatu KKKS hanya boleh beroperasi pada satu blok MIGAS saja, maka apakah dengan berakhirnya kontrak blok Migas KKKS maka KKKS tersebut dikatagorikan diliquidasi?
• Apakah dengan berakhirnya kontrak blok Migas kontrak kepegawaian pekerja dengan KKKS serta merta berakhir pula?
• Apakah KKKS yang masa kontraknya berakhir pada suatu blok MIGAS memiliki hak/kewenangan untuk membawa seluruh pekerja ke blok Migas lainnya?
• Pada PTK SKK Migas belum diatur secara jelas bagaimana mekanisme peng-anggaran pembayaran pesangon bagi pekerja pada blok Migas yang habis masa kontraknya, apakah dianggarkan sejak beberapa tahun sebelum berakhirnya kontrak melalui WP&B atau hanya dianggarkan pada tahun terakhir berakhirnya kontrak.
• Belum diaturnya secara jelas mekanisme peng-anggaran à Funding pesangon pekerja jika kontrak blok Migas berakhir, hal ini dalam rangka memberikan rasa aman kepada pekerja bahwa dana pesangon sudah disiapkan/dicadangkan.
• Pada UU No.13 tahun 2003, belum diatur secara jelas bagaimana kompensasi pesangon bagi pekerja pada blok Migas yang habis masa kontraknya yang ada hanyalah untuk kasus-kasus bangkrut dan likuidasi.

Read more »

Posted in: blok migas , edukasi , kajian , kontrak blok migas , opini , peraturan , study

Pe-nandatangan-an Perjanjian Kerja Bersama 2013-2015

Penandatanganan PKB 2013-2015

Pada hari kamis, 18 Juli 2013 bertempat di kantor Total EP Indonesia di Jakarta telah dilaksanakan pe-nandatangan-an Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yg ke-enam antara Serikat Pekerja Nasional TOTAL E&P INDONESIE (SPNTI) dan TOTAL E&P INDONESIE (TEPI).  Pe-nandatangan-an PKB ini merupakan hasil kesepakatan dari perundingan antara tim Serikat Pekerja dan tim menejemen TEPI untuk periode masa 2 tahun (2013-2015).

Ibu Elisabeth Proust, President Director and General Manager TEPI, menyampaikan apresiasinya kepada SPNTI dan juga kepada tim kerja PKB (taskforce team) yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan proses perundingan sehingga dapat tercapai kesepakatan.

“PKB bukan hanya sekedar dokumen yang perlu di perbarui dan dirundingkan setiap 2 tahun sekali. Akan tetapi PKB, memiliki makna yang lebih dari sekedar itu, Sebab PKB merupakan gambaran serta manifestasi dari hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dengan para pekerjanya. Kesepakatan PKB mencerminkan nilai kebersamaan, kerja keras, harapan serta komitmen untuk bekerja sama untuk mewujudkan produktivitas dan sukses bersama” ungkapnya.

Seremoni pe-nandatangan-an PKB ’13-’15

Bertindak atas nama menejemen TEPI, Ibu Elisabeth Proust sedangkan dari SPNTI di wakili oleh Ketua umum SPNTI, Fauzan Muttaqin melakukan pe-nandatangan-an Perjanjian Kerja Bersama 2013 – 2015. Pe-nandatangan-an ini disaksikan oleh beberapa pejabat negara terkait diantaranya: Indra Wardhana (perwakilan SKKMigas), Amin Latif (Kepala Disnaker Balikpapan) and Suriansyah (Keapal Disnaker Kutai Kartanegara).

Read more »

Posted in: berita , hubungan industrial , kegiatan , manajemen , peraturan , PKB , seremoni , SKK migas , SPNTI

draft PO Penanganan Surat Keluhan_Permintaan Advokasi Anggota SPNTI

1. TUJUAN
Dalam rangka melakukan standarisasi proses penanganan surat keluhan dan permintaan advokasi anggota SPNTI, maka disusunlan Peraturan Organisai SPNTI terkait sebagai berikut

2. REFERENSI

1. Anggaran Dasar SPNTI
2. Anggaran Rumah Tangga SPNTI 
3. PKB TEPI 2013-2015

3. DEFINISI

• Surat keluhan adalah ....

4. LANGKAH PENANGANAN
Tatacara Penanganan Surat Keluhan Pekerja

1. Keluhan yang dapat ditindaklanjuti oleh SPNTI adalah keluhan yang dibuat oleh anggota SPNTI.
2. Keluhan yang dapat ditindaklanjuti oleh SPNTI adalah keluhan yang dibuat secara tertulis.
3. Langkah pertama: Surat Keluhan dibuat oleh Pekerja ditujukan kepada Atasan langsung (N+1) pekerja dan ditembuskan kepada Atasan dari Atasan langsung (N+2) Pengurus SPNTI TDK (Ketua TDK dan Fungsionaris Advokasi TDK) dan Pengurus Pusat (Ketua Umum dan Kepala Divisi Advokasi) dan HR Manajer. Atasan yang bersangkutan wajib mencari jalan keluar dalam waktu 6 (enam) hari kerja.
4. Langkah kedua: Jika dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak surat itu diserahkan belum juga ada penyelesaian yang memuaskan bagi yang bersangkutan, maka keluhannya diajukan kembali dengan tertulis oleh Pekerja yang bersangkutan kepada Atasan dari Atasannya (N+2) dan Human Resources Manager untuk pekerja Daerah Kalimantan Timur dan Vice President Human Resources & General Services untuk Pekerja Kantor Jakarta dengan tembusan kepada SERIKAT PEKERJA. Atasan dari Atasannya (N+2) tersebut wajib mencari jalan pemecahan masalah tersebut bersama-sama Human Resources Manager dalam waktu 6 (enam) hari kerja.
5. Langkah Ketiga: Apabila dalam waktu 6 (enam) hari kerja sesudah langkah kedua di atas belum juga terselesaikan, maka persoalannya oleh Pekerja yang bersangkutan diajukan lagi kepada President Director & General Manager atau Executive Vice President Operations & East Kalimantan District Manager masing-masing untuk Pekerja Kantor Jakarta atau Daerah Kalimantan Timur dan kepada SERIKAT PEKERJA. Apabila belum juga terdapat penyelesaian keluhan tersebut di atas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka persoalan tersebut dikategorikan sebagai perselisihan industrial.
6. Fungsionaris Advokasi di TDK bertanggung jawab langsung untuk mengawal proses advokasi anggota di TDKnya hingga Surat Keluhan ke-2
7. Setelah Surat Keluhan ke-3 dan seterusnya Kepala Divisi Advokasi SPNTI Pusat

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Fungsionaris Advokasi TDK
2. Ketua TDK
3. Ketua Divisi Advokasi SPNTI Pusat
4. Ketua Umum

Read more »

Posted in: advokasi , edukasi , juklak , organisasi , peraturan , peraturan organisasi , PO , surat keluhan

Perjalanan dari Rumah ke Lapangan Apakah Termasuk Waktu Kerja

Sebagai bahan pengaya wawasan kita terhadap beberapa opini terkait dengan perjalanan dinas, berikut ini di kutipkan diskusi yang ada di portal migas-indonesia. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah kita.

sumber: http://www.migas-indonesia.com/

Di KEPMEN 234 TH 2003 pada Pasal 5 ayat 3 berisi kutipan: “Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari tempat tinggal yang diakui oleh Perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja apabila perjalanan memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.“

Bagaimana ayat ini sebenarnya dijelaskan/diartikan?

Pembahasan - Groove Cameron

Dear Rekan2

Di KEPMEN 234 TH 2003 pada Pasal 5 ayat 3 berisi kutipan: “Waktu yang dipergunakan pekerja/buruh dalam perjalanan dari tempat tinggal yang diakui oleh Perusahaan ke tempat kerja adalah termasuk waktu kerja apabila perjalanan memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) jam atau lebih.“

Bagaimana ayat ini sebenarnya dijelaskan/diartikan?

Apakah ada perjalanan yg memerlukan waktu selama 24 jam di wilayah indonesia (dimana kepmen ini berlaku)?

Menurut pendapat saya yang buta hukum, dan mencoba mencari jawaban melalui internet, bisa jadi pasal 5 ayat 3 diatas, sebenarnya diambil sebagai rangkuman dari 5 CFR Ch. I (1–1–03 Edition), § 551.422 Time spent traveling. Yang isi nya sbb: “(b) An employee who travels from home before the regular workday begins and returns home at the end of the workday is engaged in normal ‘‘home to work’’ travel; such travel is not hours of work.

When an employee travels directly from home to a temporary duty location outside the limits of his or her official duty station, the time the employee would have spent in normal home to work travel shall be deducted from hours of work as specified in paragraphs (a)(2) and (a)(3) of this section.”

Jadi menurut hemat saya, Pasal 5 ayat 3, dari KEPMEN tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa bagi karyawan yg melakukan bepergian ke tempat kerja yg bukan official home base nya dan harus menginap semalam atau lebih, maka perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kerja nya adalah termasuk waktu kerja. Demikianlah pendapat saya terhadap KEPMEN pasal 5 ayat 3

Bagaimana pendapat rekan2 yang lain.

Tanggapan 1 - Agus Supriyadi

Dear rekan-rekan
Semoga sehat dan bahagia selalu

Dari diskusi yang pernah saya ikuti, yang dimaksud perjalanan dari rumah ke tempat kerja tersebut bukan dihitung sebagai waktu kerja untuk kemudian mendapatkan upah atau remunerasi, melainkan waktu kerja yang diperhitungkan untuk jaminan asuransi bagi si karyawan.

Artinya jika dalam rangka tugas kerja terjadi hal-hal yg masuk dalam klausal asuransi meski diluar area kerja tetap dapat claim.

Semoga bermanfaat

Tanggapan 2 - Dirman Artib

Share saja.
Kalau dalam  kontrak saya, memang disebutkan istilah khusus waktu perjalanan (traveling time), jadi perjalanan lewat udara dari rumah ke airport pakai taxi, dan dari airport Soekarno-Hatta ke airport Dubai/Abudhabi/Doha, lalu lanjut ke airport Muscat, lalu lanjut lagi ke airport kecil di Gurun Oman disebutkan sebaga "traveling time".

Secara komersial traveling time itu dibayar. Dan dari sisi asuransi, jika terjadi kecelakaan maka berhak mendapatkan pertanggungan, ya kalau meninggal pertanggungan tentu untuk ahli waris.

Btw.
Sebaiknya keluarga diberi awareness tentang pertanggungan asuransi ini, kemana dan bagaimana cara meng-klaim-nya jika memang keadaan yg tak dikehendaki terjadi. Terutama bagi yg menandatangani kontrak dgn perusahaan yg terdaftar di LN, dan tentu saja bukan  teritorial Republik Indonesia, dimana Bang Poltak sebagai kuasa hukum tak lagi kompeten utk memberikan advokasi.

Tanggapan 3 - Hari Subono

Menurut saya dengan membandingkan aplikasinya di perusahaan di luar Indonesia maksudnya adalah apabila "home town" pekerja tersebut untuk mencapainya membutuhkan waktu 24 jam atau lebih ketika cuti maka perjalanannya tersebut tidak dihitung hari cuti (dianggap hari kerja) begitu juga dengan perjalanan balik dari cutinya.
Aplikasinya seperti itu kalo di luar sini dan saya kira demikian juga dengan di Indonesia.

Semoga bermanfaat.

Tanggapan 4 - Dirman Artib

Kayaknya perjalanan ke Tangguh Irian memerlukan waktu yg sama dgn perjalanan ke Doha.
Jadi bagi yg bekerja di Tangguh utk BP memerlukan effort yg sama dgn kawan-kawan yg akan kembali "on" di Qatar Petroleum (QP) setelah 2 minggu "off".

Read more »

Posted in: benefit , kajian , opini , peraturan , study , tugas dinas

Intervensi SKK Migas dalam Perundingan PKB KKKS

Perundingan PKB

pihak ketiga??

Perundingan PKB adalah perundingan bipartit antara Perusahaan dan Pekerja tanpa campur tangan dari pihak manapun termasuk dari Pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah hanya memberikan rambu-rambu agar dalam pelaksanaannya tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Perundingan PKB pada perusahaan MIGAS selain melibatkan Institusi Kemenakertrans juga melibatkan SKK Migas yang sebelumnya dikenal dengan BP Migas. Review pada Kemenakertrans lebih menitik beratkan pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan sementara review dari SKK Migas lebih menitikberatkan pada dampak anggaran/cost impact.

Pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans dan SKK Migas bukan merupakan pihak dalam perundingan PKB. Keterlibatan SKK Migas belakangan ini yang memberikan batasan atas paket remunerasi yang selama ini diterapkan di Industri MIGAS berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tata kelola bisnis MIGAS di tanah air.

Meningkatnya biaya operasi dan menurunnya produksi MIGAS di saat yang bersamaan menyebabkan perhatian Pemerintah atas biaya operasi (cost recovery) menjadi meningkat. Terlepas bahwa dua hal tersebut merupakan relasi sebab-akibat ataupun tidak, pada kenyataanya fakta tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah dalam menerbitkan beberapa kebijakan di sektor MIGAS. Pemerintah melalui BPK/BPKP melakukan audit atas pembebanan biaya operasi MIGAS yang dikembalikan ke Perusahaan KKKS (cost recovery). Wujud nyatanya dengan diterbitkannya kebijakan sebagai berikut:

• Permen ESDM no. 22 th 2008 tentang jenis biaya kegiatan hulu MIGAS yang tidak dapat dibebankan ke biaya operasi.
• Terbitnya PP 79/2010 tentang biaya operasi MIGAS/cost recovery

Nuansa yang kental pada terbitnya 2 kebijakan itu antara lain:

• Jika ada biaya yang tidak ada kaitan langsung dengan operasional maka terancam non cost recovery
• Jika ada biaya dalam hal ini komponen upah yang nominalnya di atas normative dikatagorikan non-cost recovery

Sedangkan dalam peraturan perundangan yang lain disebutkanbahwa kesejahteraan pekerja beserta keluarganya adalah satu kesatuan

1. UU no.21 Th 2000 tentang Serikat Pekerja pada bagian Pertimbangan, pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 27 ayat b bahwa Pemerintah mengatur bahwa fungsi dan tujuan dibentuknya Serikat Pekerja adalah untuk memberikan perlindungan atas hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.
2. Pada UU no.13 tahun 2003 kata keluarga disebutkan tidak kurang dari 14 kali dalam naskah UU 13/2003, hal ini cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa perhatian Pemerintah terhadap pekerja dan keluarganya dalam UU Ketenagakerjaan merupakan hal yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
3. PP no.8 Th 1981 tentang Perlindungan Upah mengatur bahwa definisi upah adalah sebagai kompensasi atau imbalan atas hasil kerja yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya,

Kaidah hak dan kewajiban pada normative:
Jika Peraturan perundang-undangan mengatur tentang hak maka yang diatur adalah hak minimal: contoh yang diatur Upah Minimum Regional (UMR) artinya jika Pengusaha dan Pekerja berunding dalam penentuan upah maka upah yang diatur harus diatas normative atau minimal sama dengan Upah minimum yang diterbitkan oleh Pemerintah, dan jika diatur dibawah normative maka menjadi batal demi hukum.

Jika Peraturan perundang-undangan mengatur tentang Kewajiban maka yang diatur adalah kewajiban maksimal. Contoh yang diatur adalah kewajiban jam kerja maksimal dalam sehari, kewajiban hari kerja dalam seminggu dan lain-lain. Artinya jika Pengusaha dan Pekerja berunding dalam penentuan kewajiban maka yang diatur harus lebih rendah atau minimal sama dengan kewajiban maksimal yang ditetapkan Pemerintah, dan jika diatur diatas normative maka menjadi batal demi hukum.

Kompetitivenes remunerasi di industry MIGAS
Industri MIGAS adalah industry strategis Negara yang menyumbang sekitar 30% dari pendapatan Negara merupakan industry yang dikelola dengan Resiko yang tinggi, teknologi tinggi, biaya tinggi dan predikat lainnya. Konsekuensi dari beberapa aspek tersebut yang menjadikan pengupahan pekerja di sector MIGAS adalah salah satu yang tertinggi di Indonesia dan di dunia.

Dari beberapa aspek pengupahan, kompetitifnes menjadi salah satu instrument penting dalam rangka mempertahankan tenaga kerja agar tidak lompat ke Perusahaan lain di dalam negri maupun ke luar negri. Kompetitifnes sudah menjadi kaidah/hukum alam artinya jika pengupahan di suatu tempat tidak kompetitif maka dengan sendirinya pekerja akan berpindah ke perusahaan yang memberikan pengupahan lebih kompetitif.

“If you give peanuts you get monkeys” adalah salah satu idiom yang mengemuka dalam hal kompensasi dan benefit. Kalau Perusahaan ingin berinvestasi pada human capital maka Perusahaan tidak dapat memberikan hal yang kecil untuk mendapatkan pekerja yang berpotensial / skilled employee. Hal inilah yang akan terjadi jika kita memberikan remunerasi yang tidak kompetitif bagi pekerja MIGAS maka Pekerja MIGAS Indonesia berpotensi eksodus ke Timur Tengah atau Negara lainnya yang dapat menghargai kompetensi dan pengalaman mereka. Sehingga sementara Negara lain mendapatkan 1^st class employee Indonesia dan yang tinggal di Indonesia mungkin hanya tenaga kerja kelas-2 atau bahkan kelas-3 yang akan mengoperasikan Industri MIGAS di Indonesia. Padahal Industri ini sekali lagi sangat strategis bagi Negara yaitu kontributor signifikan dalam pendapatan negara.

Kaitan antara sistem pengupahan dengan Kemampuan Perusahaan (Company Affordability)
Suatu sistem Pengupahan selain mengakomodir kaidah intenal equity/fairness/non deskriminasi, externally competitive, juga harus mempertimbangkan company affordability. Tidak bijak jika ada Perusahaan MIGAS yang masih dalam tahap explorasi menerapkan tingkat remunerasi yang sama dengan Perusahaan MIGAS yang sudah pada tahap produksi. Juga tidak bijak jika ada Perusahaan MIGAS dengan produksi yang hanya ratusan barel equivalen perhari menerapkan sistem remunerasi dengan Perusahaan MIGAS yang produksinya puluhan atau bahkan ratusan ribu barrel equivalen perhari. Suatu Perusahaan tentunya harus mempertimbangkan kemampuan Perusahaan dalam memberikan paket remunerasi yang didasari diantaranya oleh: jumlah produksi MIGAS, revenue bagi negara dan efisiensi Perusahaan itu sendiri.

Dalam hal ini SKK Migas dapat membuat penggolongan KKKS dengan mempertimbangkan beberapa aspek tersebut tentunya dengan orientasi kelanjutan bisnis MIGAS di Perusahaan itu sendiri.

Kesimpulan dan saran
Pemberian paket remunerasi bagi pekerja dan keluarganya telah sejalan dengan peraturan-perundang-undangan, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa pemberian paket remunerasi yang diberikan kepada keluarga pekerja menjadi tidak terkait dengan kegiatan operasi MIGAS. Paket remunerasi tersebut masuk dalam suatu kantong anggaran Personnel Cost, yang prosentase nya dalam biaya operasi sudah cukup rendah ditambah lagi biaya operating cost/cost perbarel di Indonesia cukup murah yaitu setara 10 USD/barel.

Upaya penghematan yang dilakukan pada personnel cost dalam hal ini pemberian benefit kepada keluarga pekerja berpotensi membuat upaya employee retaining program di Industri MIGAS Indonesia menjadi kontra produktif dan semakin mendorong pekerja untuk eksodus ke luar negeri.

Langkah BPK/KPK dalam menyorot benefit yang diberikan kepada keluarga pekerja menjadi didefinisikan tidak berkaitan dengan operasional terlalu premature dan sangat berpotensi misleading

Langkah BPK/KPK yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah melalui Kementrian ESDM c.q SKK Migas dalam mengurangi benefit yang diberikan kepada Pekerja dan keluarganya tidak sejalan dengan Peraturan perundang-undangan dan tidak sejalan dengan upayapengelolaan Industri MIGAS yang baik dimana memperhatikan kaidah pengupahan bagi pekerja yang bekerja di Industri  ini.

Pengaturan dan pelarangan pada teknis pembebanan biaya kegiatan operasi MIGAS yang terlalu detil dan rigid berpotensi kontra produktif terhadap upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor MIGAS.

Intervensi SKK Migas dalam Perundingan PKB di Perusahaan MIGAS tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, olehkarenanya intervensi tersebut patut untuk ditolak dan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada para pihak dalam perundingan yaitu Perusahaan dan Pekerjanya untuk berunding dengan tetap memperhatikan aspek optimalisasi anggaran yang mengakomodir kaidah anggaran yang efisien dan efektif.

Read more »

Posted in: cost recovery , edukasi , hubungan industrial , kajian , kesejahteraan , opini , peraturan , PKB , sikap , SKK migas

Mukadimah Peraturan Organisasi

MUKADIMAH

PERATURAN ORGANISASI

SERIKAT PEKERJA NASIONAL TOTAL INDONESIE

(SPNTI)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan referensi hukum organisasi dan disiapkan dalam bentuk umum. Dalam rangka memberikan panduan teknis bagi Pengurus atau Fungsionaris SPNTI dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi, maka disusunlah Peraturan Organisasi SPNTI.

Peraturan Organisasi dibuat berdasarkan evaluasi terhadap operasional organisasi oleh Pengurus SPNTI Pusat, selanjutnya disahkan dalam Rapat Organisasi SPNTI.

Demikian kompilasi Peraturan Organisasi ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Balikpapan, 01 September 2012

Serikat Pekerja Nasional Total Indonesie

Disusun oleh:                               Disetujui oleh:

       Hapid                                   Fauzan Muttaqin

    Sekjen                                     Ketua Umum

Kompilasi Peraturan Organisasi SPNTI

Peraturan Organisasi SPNTI meliputi :   

1. PO 001: Administrasi & Kesekretariatan SPNTI.
2. PO 002: Manajemen Keuangan SPNTI.
3. PO 003: Penanganan Surat Keluhan & Permintaan Advokasi Anggota
4. PO 004: Perjalanan Dinas Organisasi.
5. PO 005: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Read more »

Posted in: juklak , organisasi , peraturan , peraturan organisasi , PO , tata tertib

PO Petunjuk Pengelolaan Keuangan SPNTI

1. TUJUAN

• Untuk mematuhi prinsip-prinsip standar akuntansi,
• Optimalisasi dan efisiensi anggaran SPNTI agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota.

2. REFERENSI

• Anggaran Dasar SPNTI
• Anggaran Rumah Tangga SPNTI
• Risalah Rapat Kerja SPNTI tertanggal xxxx

3. DEFINISI

• Penerimaan Keuangan SPNTI: berasal dari Iuran bulanan anggota, sumbangan sukarela anggota, sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, dan badan usaha SPNTI
• Pengeluaran SPNTI: Pengeluaran operasional organisasi dan pengeluaran Program kerja.
• Laporan Semester: adalah laporan keuangan yang dibuat oleh pelaksana kerja (Ketua Divisi dan/atau Ketua TDK) setiap bulan Juli untuk semester-1 dan bulan Januari untuk semester-2.

4. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN IURAN ANGGOTA 
4.1 Penerimaan Iuran Anggota SPNTI

1. Data iuran SPNTI akan dikoordinasikan oleh  Bendahara SPNTI Pusat kepada HR/Payroll Kantor JHO dan BPN setiap bulan Januari dan bulan Juli.
2. Data iuran SPNTI dikelompokkan berdasarkan data hasil konfirmasi jumlah anggota aktual dari SPNTI TDK

4.2 Pembagian Iuran Anggota SPNTI

1. Dana iuran anggota dikumpulkan pada Kas SPNTI Pusat.
2. Proporsi pembagian iuran anggota untuk alokasi dana adalah 30% SPNTI Pusat dan 70%  SPNTI TDK
3. Periode anggaran berbasis semester, untuk semester-1 dimulai dari 01 Januari hingga 30 Juni dan semester-2 dimulai dari 01 Juli hingga 31 Desember setiap tahunnya.
4. Alokasi dana iuran dapat dicairkan dengan syarat SPNTI TDK mengajukan program kerja yang disepakati di rapat kerja dan telah menyerahkan Laporan Keuangan semester sebelumnya.
5. Untuk menjamin kelancaran operasional, SPNTI Pusat akan memberikan panjar untuk mencukupkan saldo kas setiap TDK sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi TDK yang anggotanya lebih dari 100 orang dan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) bagi TDK yang anggotanya kurang dari 100 orang di bulan Januari untuk semester-1 dan di bulan Juli untuk semester-2 jika SPNTI TDK yang terkait telah menyerahkan Laporan Keuangan pada semester sebelumnya.

Formulir panjar dana SPNTI terlampir.

4.3  Petunjuk Penggunaan Keuangan
Pada dasarnya, dana iuran anggota dapat dipakai untuk seluruh keperluan operasional SPNTI, baik di tingkat pusat maupun di tingkat TDK. Namun demikian dalam rangka standrisasi prosedur dibuat ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian peralatan penunjang operasional organisasi diantaranya adalah laptop, HP, hard disk/flash disc, kamera, printer, infokus, aksesoris kantor, dan lain sebagainya. Barang-barang yang telah dibeli harus dibuatkan daftarnya untuk memudahkan pendataan.
2. Pemberian uang saku atas tugas yang diberikan oleh organisasi. Tugas yang dimaksud meliputi kegiatan rapat organisasi, pelatihan, dan tugas yang berhubungan dengan pihak luar.  Uang saku tersebut dapat dimintakan ke bendahara setelah ada surat tugas tertulis dari Ketua umum / ketua TDK / Ketua Task Force.
3. Pemberian biaya akomodasi dan transportasi untuk pengurus yang akan melakukan tugas jika diperlukan. Untuk pelaporannya, pengurus wajib melampirkan tiket dan kwitansi pembayaran yang telah dikeluarkan.
4. Pembayaran biaya komunikasi dan akses internet.
5. Pembiayaan untuk tim Task Force yang dibentuk oleh SPNTI Pusat.
6. Pembiayaan acara yang telah diprogram dalam rapat kerja.
7. Pembiayaan pelatihan, seminar, workshop, dan hal lainnya yang dimaksudkan untuk pengembangan kemampuan pengurus.
8. SPNTI Pusat dan TDK dapat memberikan advance atau pinjaman kepada pengurus atau anggota yang akan melakukan tugas SPNTI dengan biaya perusahaan. Pinjaman ini diberikan karena hal yang mendesak  untuk pembelian tiket, ongkos perjalanan, dan akomodasi. Pengurus atau anggota yang bersangkutan wajib mengembalikan pinjamannya, jika telah mendapatkan pembayaran dari perusahaan.
9. Atau keperluan-keperluan lain yang disepakati.

4.4 Pelaporan Keuangan
Untuk memudahkan administrasi keuangan, maka aturan pelaporan dibuat sebagai berikut:

1. Laporan Semester dibuat dan dilaporkan oleh fungsionaris SPNTI Pusat dan Ketua TDK.
2. Laporan penggunaan anggaran Task Force (kelompok kerja) dan koordinator Program Kerja dibuat dan dilaporkan oleh Ketua Task Force dan ketua Koordinator Program Kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa tugas task force berakhir.

5. PENANGGUNG JAWAB
Pelaksana Kerja:
Pelaksana kerja yaitu: Fungsionaris SPNTI Pusat  dan/atau Task Force dan/atau Koordinator Program Kerja yang melaksanakan tugas organisasi dan menggunakan anggaran SPNTI. Pembuatan Laporan Keuangan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang patut.

Bendahara
Bendahara SPNTI Pusat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat oleh Pelaksana Kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pelaksana Kerja menyerahkan Laporan Keuangan.
Format Laporan Keuangan terlampir.

Ketua Umum
Ketua Umum mengesahkan Laporan Keuangan yang telah dibuat oleh Pelaksana Kerja yang telah diperiksa oleh Bendahara SPNTI Pusat.

Read more »

Posted in: juklak , keuangan , organisasi , peraturan , peraturan organisasi , PO

PO Perjalanan Dinas Organisasi

1. TUJUAN
Untuk memfasilitasi Pengurus SPNTI dalam rangka menjalankan tugasnya, maka disusunlah Peraturan Organisasi perihal Perjalanan Dinas Organisasi.

2. REFERENSI

1. Anggaran Dasar SPNTI
2. Anggaran Rumah Tangga SPNTI
3. PKB 2011-2013

3. DEFINISI

• Perjalanan Dinas: Adalah segala perjalanan yang dilakukan oleh pengurus dan atau anggota SPNTI dalam rangka menjalankan tugasnya.
• Penanggung Jawab:
1. Ketua Umum, bertindak sebagai penanggung jawab atas perjalanan dinas bagi pengurus dan atau anggota  SPNTI Pusat dan atau SPNTI TDK
2. Ketua TDK, bertindak sebagai penanggung jawab atas perjalanan dinas bagi pengurus dan atau anggota SPNTI TDK.

4. DESKRIPSI
Perjalanan Dinas terbagi menjadi 2 jenis:

1. Perjalanan Dinas Perusahaan atau “Company Mission”
   Adalah Perjalanan Dinas yang difasilitasi oleh Perusahaan dan merupakan hari kerja. Maka pengurus dan atau anggota SPNTI mengikuti persyaratan administratif Perusahaan misalnya dalam hal pembuatan MO, MES, pengisian “Timesheet”.
   Contoh: Rapat Koordinasi persiapan QM, “Quarterly Meeting (QM)”, Rapat-rapat lainnya antara SPNTI dan Manajemen.
2. Perjalanan Dinas SPNTI atau “SPNTI Mission”
   Adalah segala perjalanan dinas yang tidak dikatagorikan “Company Mission” (tidak mendapatkan fasilitas perusahaan dan bukan merupakan hari kerja) yang ditugaskan oleh Ketua Umum atau Ketua TDK.
   Contoh: Rapat Kerja SPNTI, Rapat Federasi/Konfederasi, atau Rapat-rapat dengan pihak lain.
   Pengurus dan atau anggota SPNTI yang melaksanakan “SPNTI Mission” mendapatkan uang saku sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan penggantian biaya transportasi serta akomodasi bagi yang memerlukan.

Penanggung Jawab kegiatan akan mengumumkan jenis perjalanan dinas dan menunjuk pengurus dan atau anggota yang ditugaskan sebelum perjalanan dinas dilakukan.

Read more »

Posted in: juklak , organisasi , peraturan , peraturan organisasi , PO , tugas dinas

TATA TERTIB RAPAT UMUM SPNTI

Pasal 1

RAPAT UMUM

Rapat umum SPNTI selanjutnya disebut RU SPNTI diselenggarakan untuk mendengarkan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum SPNTI Demisioner, melantik Ketua Umum SPNTI yang terpilih dalam Pemilu SPNTI Pusat, dan menetapkan Program Kerja Utama bagi Pengurus SPNTI Pusat periode berjalan

Pasal 2

PESERTA RAPAT UMUM

1. Yang berhak menjadi peserta RU SPNTI adalah seluruh SPNTI TDK, yang diwakilkan minimal satu orang yang telah mendaftarkan diri sebelum maupun saat pelaksanaan RU SPNTI.
2. Pengurus SPNTI TDK dibolehkan dan dianjurkan untuk menyertakan anggota TDK nya untuk menghadiri Rapat Umum SPNTI

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Hak
   Setiap peserta yang hadir sebagai perwakilan SPNTI TDK dan telah mendaftar menjadi peserta, memiliki hak untuk berbicara
2. Kewajiban

• Peserta wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir
• Peserta diwajibkan hadir sebelum acara dimulai
• Peserta tidak diperkenankan meningalkan ruangan selama acara berlangsung kecuali dengan izin Pimpinan Rapat
• Peserta diwajibkan berpakaian rapi dan sopan dan tidak merokok di ruang siding
• Peserta harus bersikap dan berbicara sopan serta menghargai pendapat orang lain
• Peserta diwajibkan mengikuti agenda yang telah ditentukan panitia
• Peserta wajib mengikuti semua peraturan yang telah disepakati

Pasal 4
PIMPINAN RAPAT

1. Rapat Umum SPNTI dipimpin seorang ketua sidang yang disepakati peserta atau ditentukan dari peserta RU berdasar kesepakatan seluruh peserta RU
2. Ketua sidang didampingi oleh satu orang wakil ketua sidang dan seorang sekertaris.

Pasal 5
SIDANG-SIDANG

Sidang dalam RU I terdiri dari Sidang-sidang Pleno

1. Sidang Pleno ke-1 Mendengarkan dan mengevaluasi LPJ Ketua Umum Demisioner.
2. Sidang Pleno ke-2 Melantik Ketua Umum SPNTI yang terpilih pada Pemilu SPNTI Pusat
3. Sidang Pleno ke-3 Pembuatan Program Kerja Utama selama periode kerja Pengurus SPNTI Pusat terpilih dan Mengevalusasi dan menetapkan Program Kerja jangka Panjang SPNTI

Pasal 6
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh ketua sidang
2. Jika pengambilan tidak dapat disepakati maka akan dilakukan voting
3. Suara terbanyak sah jika lebih separuh atau separoh tambah satu dari peserta yang hadir
4. Jika ternyata jumlah suara masih seimbang maka akan diadakan pengambilan suara suara ulang dengan disepakati oleh semua anggota sidang

Pasal 7

Jika terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam tatib ini maka peserta berhak meninjau kembali sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat.


Ketua
Ttd

Read more »

Posted in: organisasi , peraturan , rapat , tata tertib

FAQ perpajakan

Frequently Asked Questions (FAQ) tentang pajak penghasilan

1. Apa dasar hukum pajak penghasilan?
   Dasar hukumnya adalah UU no 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU no 7 tahun 1983 tentang PAJAK PENGHASILAN
2. Apakah yang dimaksud NPWP?
   NPWP singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Bagaimana cara menghitung pajak penghasilan per bulan?
4.  

Read more »

Posted in: edukasi , NPWP , pajak , pajak pesangon , peraturan , PPh21

FAQ benefit

Frequently Asked Questions (FAQ) tentang kompensasi dan benefit

1. Apa yang dimaksud dengan kompensasi?
   Kompensasi adalah ...
2. Apa yang dimaksud dengan benefit?
   Benefit adalah....
3. Apa saja komponen yang termasuk kompensasi dan benefit?
4.  

Read more »

Posted in: benefit , edukasi , kesejahteraan , keuangan , peraturan , salary , Upah

Slide Presentasi Perpajakan (NPWP, PPh 21)

PPh 21 pegawai tetap & pasangan from alarif-aholic

Read more »

Posted in: edukasi , NPWP , pajak , pendapatan , peraturan , PPh21